Dalam jangka waktu tiga bulan, pandemi COVID-19 berhasil membuat ekonomi dunia porak-poranda. Tidak terkecuali Indonesia. Sejak kasus pertama yang diumumkan akhir bulan Februari 2020 lalu, dampaknya di berbagai industri langsung terasa.
Dari sekian banyak sektor yang tengah bergejolak , Ir. Trisasongko Widianto, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR mengatakan bahwa sektor konstruksi termasuk yang mengalami dampak rendah.
“Di tengah pandemi, proses pembangunan fasilitas publik maupun perumahan tetap berjalan. Kendala tetap ada, tapi masih bisa diatasi,” katanya dalam acara Construction Industry Roundtable Surviving The Covid-19, Preparing The Post pada Jumat (12/06/2020).
Meskipun begitu, Widi, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa pelaku industri konstruksi harus tetap menerapkan protokol-protokol pencegahan penyebaran virus. Hal itu untuk menyelamatkan sektor ini dari dampak yang lebih besar dari yang dialami sekarang.
Dalam penerapan ini, Widi mengatakan setidaknya ada tiga protokol lapangan yang diterapkan oleh Kementerian PUPR dalam mengatasi dampak COVID-19. Di antaranya:
- Pemotongan dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19,
- Menghentikan proyek sementara jika terletak di zona merah
- Memberlakukan protokol physical distancing kepada para pekerja
“Penerapan ini memang menimbulkan dampak seperti peningkatan anggaran pelaksanaan hingga lambatnya mobilisasi materi,” lanjut Widi.
Sejauh ini, ada empat fasilitas publik yang dihasilkan kementerian PUPR di masa penanganan COVID-19 oleh pemerintah. Di antaranya pembangunan pusat observasi dan karantina di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Operasional alih fungsi Wisma Atlet Kemayoran, Renovasi Rumah Sakit Akademik UGM sebagai rumah sakit penanganan COVID-19, dan pemenuhan kebutuhan internal.
Ke depannya, Kementerian PUPR akan fokus pada mitigasi penanganan dampak COVID-19 seperti mengoptimalisasi penggunaan dan pembelian bahan konstruksi yang ada di dalam negeri, program padat karya untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dalam proyek-proyek pembangunan Kementerian PUPR, hingga subsidi perumahan.
“Dampak terhadap konstruksi memang rendah, tapi tentu harus tetap berperan dalam penanganan dan pencegahan pandemi,” tutup Widi.
Editor: Ramadhan Triwijanarko