Pemerintah bakal fokus dalam mengembangkan ekonomi hijau dan energi baru terbarukan (EBT) dalam waktu dekat. Upaya ini dilakukan agar dapat mengejar target investasi yang ditetapkan sebesar Rp 1.400 triliun pada 2023.
Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan pembangunan ekonomi hijau juga dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap memperhatikan lingkungan. Diharapkan melalui usaha tersebut dapat menjadi perubahan bagi Indonesia untuk mencapai target nol emisi karbon pada tahun 2045.
BACA JUGA: Pasokan Terbatas, Pemerintah Berpeluang Hentikan Ekspor EBT
“Berbicara tentang energi hijau, ini terjadi anomali berpikir antara negara maju dan berkembang. Di berbagai belahan dunia mengatakan bahwa semua negara harus memakai energi baru terbarukan, tetapi hanya 1/5 investasi energi hijau yang masuk ke negara berkembang. Oleh karena itu, perlu persamaan berpikir bahwa semua negara setara, seharusnya tidak ada diskriminasi antar negara berkembang dan negara maju,” kata Bahlil melalui keterangannya, Jumat (3/2/2023).
Menurutnya, pemerintah juga mendorong penurunan emisi karbon sebesar 31,89% pada tahun 2030. Komitmen ini ditunjukkan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan mengusung lima aspek yakni green, smart, inclusive, resilient, dan sustainable.
Oleh karena itu, IKN tidak hanya untuk pusat pemerintahan tetapi juga dirancang untuk menjadi pusat perekonomian yang baru.
“Ada 9 area sedang kita fokuskan yang tentunya dibangun sesuai dengan kebutuhan dan budaya masyarakat. Hanya 25% dari daerah tersebut yang akan diisi bangunan, 65% area tersebut akan dilakukan reforestasi, sedangkan 10%-nya akan digunakan untuk taman dan tempat produksi pangan. Hutan yang telah terpakai akan dikembalikan menjadi hutan tropis lagi,” ujarnya.
Guna meningkatkan ekonomi hijau, sebelumnya Bahlil mengungkapkan pemerintah membuka peluang untuk menghentikan ekspor EBT. Tujuannya agar bisa lebih dioptimalkan pada kebutuhan dalam negeri lantaran pasokannya yang masih terbatas.
BACA JUGA: Pengusaha Ungkap Potensi EBT di Indonesia Tembus 450 Ribu Megawatt
Dia bilang penghentian ekspor EBT merupakan arah kebijakan investasi tahun 2023.
“Indonesia tahun 2025, minimal 25% dari total pemakaian energinya harus menggunakan energi baru terbarukan. Kalau negara kita saja belum cukup, ngapain ekspor? Kita optimalkan penggunaan energi baru terbarukan di dalam negeri,” katanya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015, porsi energi terbarukan baru 4,9% dari bauran energi nasional. Kemudian angkanya terus naik hingga mencapai 12,16% pada 2021.
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), porsi energi terbarukan ditargetkan bisa terus naik ke 15,7% pada 2022 dan mencapai 23% pada 2025. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat melimpah, yaitu sekitar 3.000 gigawatt (GW).
Editor: Ranto Rajagukguk