Pemerintah menggelontorkan anggaran hampir Rp 500 triliun untuk pengurangan angka kemiskinan di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, tingkat kemiskinan hanya bisa diturunkan sebanyak 0,6%.
Hal tersebut dikemukakan oleh Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dalam acara MarkPlus Conference 2023. Dia menyebut, dana yang digelontorkan pemerintah untuk melaksanakan 65 program di kementerian dan lembaga (K/L).
BACA JUGA: MarkPlus Conference 2023, Kupas Dinamika Pemasaran dan Industri
“Dari 65 program hanya bisa mengurangi kemiskinan 0,6%, padahal anggaran hampir Rp 500 triliun. Setelah saya cek ini banyak untuk studi banding kemiskinan, perjalanan dinas, dan seminar kemiskinan di hotel-hotel,” kata Azwar, Kamis (8/12/2022).
Menurutnya, sejauh ini upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masih belum optimal. Banyaknya suntikan dana tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan jumlah warga miskin.
BACA JUGA: Dorong Bisnis Berkelanjutan, Ini Pentingnya Diferensiasi untuk UKM
Dia menuding kementerian dan lembaga pada akhir tahun hanya cenderung bekerja untuk menghabiskan anggaran. Tujuannya agar anggaran serupa dapat kembali terealisasikan pada tahun berikutnya.
Kondisi makin diperburuk dengan banyaknya target yang ditetapkan untuk mengejar pengurangan kemiskinan. Alhasil, kementerian dan lembaga tidak fokus dalam bekerja sehingga diperlukan adanya reformasi besar-besaran dalam tata kelola anggaran.
“Makanya sekarang kami fokus jangan terlalu banyak target indikatornya karena biasanya tidak tercapai. Sekarang kami fokuskan pada tiga target, dengan demikian bisa fokus mengejar target dan semuanya berjalan bagus,” ujarnya.
Azwar menambahkan ke depan pemerintah akan lebih fokus terhadap ibu-ibu hamil dan anak-anak. Asupan gizi dan kesehatan mereka akan menjadi perhatian serius guna menghasilkan generasi muda yang lebih baik.
Selain itu, reformasi birokrasi secara besar-besaran akan dilakukan agar anggaran yang digelontorkan dapat tepat sasaran. Salah satu fokusnya adalah mengatasi masalah pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) yang jumlahnya mencapai 2,4 juta orang.
“Kami akan lakukan upaya-upaya balancing dan menerapkan sistem kerja dengan orientasi melayani masyarakat. Mudah-mudahan ke depan bisa banyak berkolaborasi dengan pihak lain,” tuturnya.
Editor: Ranto Rajagukguk