Perlindungan Data Pribadi

Kementrian Komunikasi dan Informatika Indonesia (Kemenkominfo) menggelar Pekan Literasi Digital di Sikka, kabupaten di Nusa Tenggara Timur.

CIPS) mengatakan Indonesia perlu memperjelas regulasi cross border data flow untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dari transformasi digital

Menutup tahun 2022, Center for Indonesian Policy Studies menyampaikan tiga hal dalam ekonomi digital yang perlu dijadikan bahan evaluasi.

Pengesahan UU ini memberikan jaminan dan kepastian hukum dan tanggung jawab yang jelas untuk semua pemangku kepentingan dalam ekonomi digital

Perumusan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta

Puan Maharani mengatakan bahwa RUU PDP akan disahkan pada rapat Paripurna DPR RI besok. Ini akan menjadi UU untuk perlindungan data yang baru

Menjaga keamanan siber atau cybersecurity perlu didukung payung hukum yang komprehensif. Hal ini untuk memastikan keamanan ekosistem digital.

Kebocoran data pribadi di Indonesia sudah terjadi berulang kali dan tidak disertai adanya solusi akhir yang jelas dari penanganannya

Absennya Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP berpotensi mencoreng kepercayaan terhadap Indonesia

CIPS mengatakan kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban mengikat yang rentan pelanggaran data pribadi