Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI mengklaim jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi asuransi sosial dengan single provider terbesar di dunia. Hal ini tercermin dari capaiannya yang bisa meng-cover 96 juta jiwa pada tahun 2022.
Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan, JKN memberikan perlindungan terhadap tiga aspek utama, yaitu kepesertaan, anggaran, dan pelayanan. Prinsip JKN adalah gotong-royong seperti halnya pajak yang mampu membayar akan dibebankan biaya tinggi. Sedangkan yang tidak mampu akan mendapatkan bantuan atau subsidi.
“JKN adalah asuransi sosial single provider terbesar di dunia. Tidak pernah terbayangkan dalam waktu sedemikian pendek kita bisa mencapai hasil seperti sekarang,” kata Yustinus dalam diskusi daring di Jakarta, dikutip Selasa (31/1/2023).
BACA JUGA: Survei: Sebanyak 61% Masyarakat Mau Punya Asuransi Tapi Belum Beli
Yustinus mengklaim dalam satu dekade berjalannya program JKN telah sesuai dengan jalurnya. Hal ini tercermin dari besarnya anggaran yang digelontorkan saat pandemi COVID-19.
Dia bilang, pada tahun 2021 spending anggaran kesehatan mencapai 11,2% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Jumlah ini naik lebih dari dua kali lipat dari anggaran formal yang menyediakan 5% dari APBN.
“Anggaran kesehatan tahun 2022 mencapai Rp 176,7 triliun, dengan alokasi ini tentunya bukan angka yang kecil. Dana ini untuk semua kesehatan yang jelas tidak sekadar kuratif, prefentif, dan promotif. Termasuk juga insentif untuk tenaga kesehatan yang menanganani pandemi,” ujarnya.
BACA JUGA: Ekonomi Kian Kondusif, Peluang Industri Asuransi Bertumbuh
Yustinus menambahkan, ke depan pemerintah akan terus menambah anggaran kesehatan untuk menyesuaikan harga fasilitas medis dan obat yang bisa dipastikan terus meroket. Selain itu, seluruh ekosistem kesehatan juga akan diperbaiki dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintahan maupun swasta.
Sedangkan dari sisi cakupan peserta bukan iuran (PBI) tahun ini, diproyeksikan sebanyak 96,8 juta bisa menikmati JKN. Kemudian, ada pula target penyediaan makanan bagi sebanyak 50.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) dan 138.889 balita kurus.
“Pemerintah tidak bisa sendirian, kami sedang mengupayakan ekosistem kesehatan dan perlu keterlibatan yang sangat luas serta dukungan publik, kritik, masukan, dan aspirasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan kesehatan menjadi tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz