Pemulihan ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam menghadapi pandemi. Perputaran uang di masyarakat perlu terus didorong agar terjadi pergerakan ekonomi, khususnya di kelas bawah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempersiapkan program bantuan yang tidak menimbulkan risiko moral atau moral hazard dengan berbagai stimulus.
Menteri BUMN Republik Indonesia periode 2011-2014 Dahlan Iskan menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah dalam bentuk uang tunai lebih tepat sasaran dibandingkan bansos berupa paket makanan. Golongan yang mendapatkan bantuan juga harus mempertimbangkan kelas ekonomi yang paling terdampak.
“Kalau dulu distribusi uang bersumber dari perbankan dan APBN, saat ini perbankan menaruh uang di bank central. Sehingga sumber uang yang beredar di masyarakat hanya bersumber dari APBN atau subsidi negara,” papar Dahlan Iskan dalam forum Jakarta Chief Marketing Officer (CMO) Club secara virtual pada Kamis, (21/01/2021).
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk merumuskan program agar uang beredar dengan nominal tertentu di masyarakat terutama di lapisan dengan daya beli minim tetapi tidak menimbulkan moral hazard.
Menurutnya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah harus benar-benar tepat sasaran dengan jumlah memadai hingga cukup untuk menggerakkan ekonomi kelas bawah. Dalam melihat permasalahan kemiskinan ia berkaca pada kondisi di China yang memiliki target pengentasan kemiskinan di tahun ini.
Dahlan juga berharap pemerintah Indonesia bisa mencontoh program terkait permasalahan ekonomi dari negara lain. “Tiongkok betul-betul punya program setiap lima tahun. Pada tahun ini targetnya tidak ada lagi orang miskin,” kata pria penyandang gelar Marketeer of The Year 2010 ini.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Lumajang Thoriqul Haq setuju perihal bansos yang tepat sasaran. Namun problematika yang muncul di lapangan adalah apakah bantuan diberikan kepada yang terdampak atau kepada masyarakat yang memang dari awal sebelum adanya COVID-19 perlu dibantu. “Ada juga masalah ketika dibantu orang masih punya hutang, cicilan, begitu mendapat bantuan justru digunakan untuk bayar cicilan,” paparnya.
Kondisi seperti ini diakui menjadi satu dari sekian banyak persoalan perputaran ekonomi di kalangan masyarakat bawah. Meskipun begitu, pemerintah kabupaten dan kota terus mengupayakan agar ekonomi daerah perlahan kembali dibangun di tengah pembatasan sosial yang terus berjalan.
Editor: Muhammad Perkasa Al Hafiz